BPKB Palsu, Pemilik Show Room Mobil dan Pembeli Akan Dilaporkan Kepolisi

PALANGKA RAYA - Oknum P pemilik salah satu Show Room mobil di Kota Palangka Raya, akan segera dilaporkan oleh Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat (LEMBAPHUM) Kalimantan Tengah (Kalteng) ke pihak aparat kepolisian. 

Hal tersebut dugaan perbuatan melawan hukum berupa pembuatan Dokumen Palsu  bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yang dilakukan pada tahun lalu, tepatnya tahun 2023. Oknum berinisial P ini sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan divonis bersalah oleh Pengadilan. 

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

Saat ini oknum P tersebut sudah tidak lagi berusaha di bidang jual beli Mobil Bekas, dan berdasarkan informasi yang didapat, sekarang berusaha di bidang pertambangan. 

DPD LEMBAPHUM Kalteng, selaku penerima kuasa dari salah satu konsumennya, Eny Marlina tanggal 08 Mei 2024, nomor surat kuasa 080/srt-ks/LEMBAPHUM/KTG/V/2024.

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice

Upaya yang dilakukan Lembaga, berupa menyampaikan surat secara resmi ke terlapor inisial P dan juga melalui pesan elektronik. 

 "Hari ini waktu terakhir untuk P segera mengembalikan uang milik pemberi kuasa, " Kata Indra Ketua DPD LEMBAPHUM Kalteng. 

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

Berdasarkan surat yang disampaikan ke terlapor P, sudah jelas keadaan saat ini, akan dibawa ke jalur hukun, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,  yaitu menjual mobil merk Rush dengan BPKB  palsu. 

Oknum berinisial EM adalah korban pemilik Show Room, dirinya membeli satu unit mobil bekas seharga Rp 230 juta rupiah, namun BPKB nya msih belum diberikan kepada korban. 

Baca juga: Ketua DPD JOMAN Kalteng: Meminta Pemerintah Pusat dan Daerah Hentikan Aktivitas PT TGM

Berjalannya waktu, karena sudah cukup lama dan baru menyadari akan keaslian BPKB tersebut, maka dikembaikannya Unit tersebut ke asal di membeli. 

 "Namun dihari ini, pihak pemberi kuasa mencabut surat kuasa yang telah dibuatnya kepada LEMBAPHUM Kalteng, " ungkapnya. 

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

Setelah itu melalui proses yang belum selesai, karena mencabut surat kuasa sepihak. DPD LEBAMPHUM Kalteng, segera membuat surat laporan resmi ke Kepolisian setempat. 

Laporan kedua - duanya dilaporkan dugaan tindak pidana perbuatan melawan hukum, yaitu penipuan. Sehingga diharapkan kepada pihak aparat kepolisian bisa segera memproses dan menanahan kedua terlapor karena diduga bisa menghilangkan barang bukti. 

 "Diduga ada persengkokolan dan permufakatan jahat dalam laporan nanti itu, baik dengan inisial P dan EM, " tutupnya